Sejarah dan kegagalan PBB

A. SEJARAH BERDIRINYA PBB

PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di di New York.

Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.

Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.

King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961).

Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28 November 1911.

Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C.

Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa.

Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.

Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara.

Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951.

Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-anggota Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant (UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; President World Bank 1968-1981).

LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)

Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses (Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh Tuhan diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja, dan Tempat Beribadah.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB

Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya adalah buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sbb:

1.     Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus Presiden Amerika Serikat.

2.     konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara     khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.

3.     Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk yahudi.

4.     Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan muatan Piagam PBB.

5.     Adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-nyata menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” jangka panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs mata uang Amerika dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan Informasi.

6.     Adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang   memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka. Sedangkan Majelis Umum yang secara “hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh negara tidak lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara untuk memudahkan campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel.

Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah menguasai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah dimainkan LBB sebelumnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas memegang posisi penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel) ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak mematuhi resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia akan dikerahkan untuk menghancurkannya.

B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB

Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

A. HISTORY OF THE UN
The UN was founded in San Francisco on October 24, 1945 after the Dumbarton Oaks Conference in Washington, DC, but the first General Assembly - which was attended by representatives from 51 countries - a new take place on January 10, 1946 at Church House, London. Since its founding until 2007, has recorded 192 countries that are members of the United Nations. The first United Nations headquarters located in San Francisco, but from 1946 to the present headquarters located in New York.
Church House is a building of the central headquarters of the association of churches (Anglican) in England, located in the south of Dean's Yard next Wesminter Abbey in London. The church at that time allegedly became a gathering place for church leaders who became a Freemason.
The building was designed by Sir Herbert Barker, around the 1930s, as a replacement for the previous building, which was inaugurated in 1902 by Coorperation of Church House, established in 1888. The building was intended as a memorial celebration of the golden 50-year reign of Queen Victoria who became queen since 1887. The first stone construction of this building was laid by Queen Mary on June 26, 1937 and inaugurated by King George VI on June 10, 1940.
King George VI is a major supporter and active member of the Craft (Freemasons) and in 1953 the Anglican Bishop XVI also a Freemason (See the book Christianity and Freemasonry; Kirby). Archbishop Geoffrey Fisher was also a Freemason, including the Archbishop of Canterbury (1945-1961).
Furthermore, it is known that the term "United Nations" was first coined by Franklin D. Roosevelt during World War II was still in progress. The figure of Franklin D. Roosevelt note turns aside as President of the United States, it is also an important member of the Jewish organization that has multiple organizations Freemasonry- underbow guise of social movements and charities such as the Lions Club and Rotary Club. At least there are two records of his activities in the Mason organization. One source stated Rosevelt join an organization Lodge on October 11, 1911. While other sources state he entered on 28 November 1911.
Behalf of the UN / UNO was first officially used on January 1, 1942. The goal is to bind the representatives of parties hostile to the principles of the Atlantic Charter and to accept the oath of them in order to maintain security Authorization Paksi. After that effort, Parties continue memantapkannya clashed with the signing of agreements in the trials in Moscow, Cairo and Taheran while still at war in 1943. From the months of August to October 1944, representatives of France, the Republic of China, United Kingdom, United States and the Soviet Union met to itemize designs in Estet Dumbarton Oaks, Washington, DC
Of subsequent meetings of the principal design goal was reached, representatives from each member state, structure, and composition of the board to maintain the safety and security among nations, economic and social cooperation between nations. This draft has been discussed and debated by representatives of state and representatives of the nation.
On 25 April 1945, the UN court on unification among nations, beginning in San Francisco. Besides attended by representatives of public organizations also state -termasuknya Lions Club were invited specifically to compose the UN charter. No less than 50 countries attending this court signed the "United Nations Charter". Poland who did not attend the hearing was given a special place, just two months later on June 26 representatives signed the charter.
Furthermore, the United Nations officially established on October 24, 1945, after its charter was ratified by the five permanent members of the Security Council (UNSC), namely the United States, Britain, the Soviet Union, France, the Republic of China and followed by other members comprising 46 countries in the Church House, London, England on January 10, 1946 followed by 51 countries.
UN Headquarters today was built next to the East River (East River), New York City in 1949 on land purchased from John D. Rockefeller, Jr. with mutual funds as much as 8.5 million dollars so it does not belong to the United States. John D. Rockefeller was also known to be a member of the Freemasons. The architect of the various nations, the inclusion of Le Corbusier (France), Oscar Niemeyer (Brazil), and representatives from several other countries. The team is headed by Wallace K. Harrison, Harrison & Abramovitz Leaders (NYC). The office was officially opened on January 9, 1951.
UN figures also filled with a lot of figures and the prominent members of the Freemasons and branches. In an article carrying the name of U Thant (UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense from 1961 to 1968; President of the World Bank from 1968 to 1981).
LOGO / SYMBOL UN (UNITED NATIONS)
UN emblem appeared globe with latitude and longitude form 33 column. Not only that, in its logo too, there are a total of 33 segments graffiti also be scattered acacia twigs and foliage. Is just a coincidence? Symbol number 33 is symbolizing 33 levels in the organization with the secrets of Freemasonry Jewish products. Acacia trees, may be interpreted by the "burning bush" that Moses (Moses) found in the middle of the desert and is a timber to which the Lord commanded Moses to use as material Ark / Boats, Tables, and Worshipping place.
VIOLATION OCCURRED WHEN THE INFRINGEMENT OF THE UN
There is plenty of evidence, that the birth of the United Nations and all decisions and actions are the fruit of the concept of the underground organization of Freemasonry Jewish products and henchmen to protect the Zionist movement and the interests of Western Europe and the United States who is a friend of the Zionist state of Israel lovingly. Such violations, is as follows:
1. The originator of the UN is Franklin D. Roosevelt, a Masonic and also the President of the United States.
2. drafter of the UN Charter is Jewish Organizations Lions Club are specifically invited on April 25, 1945 in San Francisco.
3. Coat the UN is an image globe with latitude and longitude form 33 column is symbolizing 33 levels in Freemasonry a secret organization with Jewish products.
4. The slogan that is always expressed by Freemasonry and the Lions Club is liberty, fraternity, and equality (Hebrew version) is equal to the charge of the UN Charter.
5. The existence of financial institutions under the United Nations such as the World Bank and the IMF have clearly apply usury system that is strangling the developing countries and thicken bag developed countries with the program "soft loans" long-term interest rates can go up to one hundred percent annually for use exchange rate US and Europe. While the banking system first appeared in the 18th century after the Crusades, by the "Knights Templar" adherents understand Freemasonry. They accumulate money and gold by applying a system check and interest for the pilgrims who visit the city of Jerusalem. Then in the next century emerging modern banking in the UK owned by a Jew named Rockefeller. They looked at the heyday of religion has ended and replaced Golden Power and Control Information.
6. The existence of "domination" by the five Permanent Members of the UN Security Council which has the Veto is clear evidence of their arrogance and selfishness. While the General Assembly that "the law" is higher where members across the country are not more as "spectators" are powerless in every policy of the United Nations final. They oppressed the weak, impose a package of democracy in each country to facilitate interference, then fraudulently prohibit the possession and use of nuclear weapons by 5 countries other than the last and the Zionist state of Israel.
Likewise, the Jewish scandal with the United Nations, also is not a secret anymore. Before the United Nations was born, Jewish control of the institution's already existing similar one at the time, LBB. This is confirmed Nahom Sokolov, a Zionist leader in the Zionist conference on August 27, 1922. And the biggest role was played by the League for the international Zionist interests is, its success lay the first stone for the establishment of Israel in Palestine. After the nascent United Nations continuing role played LBB ever before.
No doubt, that the UN is the result of Jewish thought as its predecessor LBB. Since the day of his birth, the international Zionists have put the nails in the UN, where 60% of the total employees of the United Nations is a Jewish majority holding positions of strategic importance. Meanwhile, if compared with the total population of the world as a whole, the number of Jews is not more than 5%.
Thus, it is clear how the international Zionist influence in the United Nations to realize their dreams and their nefarious political purposes. So when the Jewish state (Israel) does not comply with the resolution issued by the UN, the world body can only stand idly never take decisive action. By contrast, if that does not comply with UN resolutions is an Islamic state, then no doubt the whole power of the world will be deployed to destroy it.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB

Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya adalah buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sbb:

1.     Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus Presiden Amerika Serikat.

2.     konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara     khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.

3.     Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk yahudi.

4.     Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan muatan Piagam PBB.

5.     Adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-nyata menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” jangka panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs mata uang Amerika dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan Informasi.

6.     Adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang   memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka. Sedangkan Majelis Umum yang secara “hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh negara tidak lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara untuk memudahkan campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel.

Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah menguasai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah dimainkan LBB sebelumnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas memegang posisi penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel) ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak mematuhi resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia akan dikerahkan untuk menghancurkannya.

http://www.jawapos.com/baca/artikel/6336/Tragedi-Gaza-dan-Kegagalan-DK-PBB

Kegagalan DK PBB
Sesuai dengan Piagam PBB, DK memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Keputusannya juga mengikat secara hukum. Oleh karena itu, kegagalan atau keberhasilan DK dalam melaksanakan tanggung jawab utama berdampak luas terhadap umat manusia.
Dalam sejarah, DK memiliki catatan buruk karena gagal melaksanakan tanggung jawabnya sehingga terjadi ’’pembiaran’’ kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional. Misalnya, di Rwanda (1994) dan Srebrenica (1995). Konflik yang semakin runcing dan meluas di Syria dewasa ini juga menambah daftar kegagalan DK.
Enam pertemuan DK untuk membahas situasi di Gaza gagal menghasilkan langkah nyata untuk menghentikan agresi Israel karena adanya ancaman veto dari anggota tetap (P5). Kondisi tersebut tidak hanya menambah korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga merusak tata pergaulan internasional yang berpijak pada penghormatan hukum internasional, hukum HAM internasional, dan prinsip penyelesaian konflik secara damai. Bahkan, itu menimbulkan instabilitas dan mendorong radikalisme di beberapa kawasan.
Ketika mengulas DK, pada umumnya publik diarahkan kepada gambaran sebuah organ yang solid dan memiliki landasan moral yang tinggi. Pada kenyataannya, dinamika politik di DK jauh dari suasana ideal yang memungkinkan pelaksanaan tanggung jawabnya dilakukan secara efektif.
Mekanisme pembuatan keputusan yang mensyaratkan adanya persetujuan P5 (suara negatif berarti veto) sering menyulitkan organ itu untuk mengambil keputusan secara cepat dan decisive. Veto, atau ancaman penggunaannya, sering dimanfaatkan anggota tetap untuk kepentingan nasional masing-masing atau membela sekutunya. Tidak salah jika sejarawan Gabriel Kolko berpandangan bahwa veto menjadikan PBB sebagai panggung politik kekuatan (Stephen C. Schlesinger, 2004).
Selektivitas dan standar ganda akan terus diterapkan dalam merespons berbagai tantangan keamanan dunia yang muncul. Dengan motif penggunaan veto seperti itu, peran DK dikorbankan. Dari institusi yang pembentukannya didasarkan kepada keinginan untuk menghentikan konflik internasional menjadi sebuah alat untuk melumpuhkan sistem internasional yang telah disepakati bersama.
Hak veto memang merupakan peninggalan Perang Dunia II yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan realitas dunia internasional dewasa ini. Kekuatan veto yang anakronistis dan secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dihapus (Joseph E. Schwartzberg, 2014). Tidak mengherankan bahwa upaya untuk mereformasi DK, termasuk menghapus veto, dimulai sejak 1993. Namun, upaya tersebut tidak mengalami kemajuan karena adanya perbedaan yang tajam antar berbagai kelompok kepentingan, termasuk anggota tetap.
Dalam kondisi seperti ini, otoritas DK dipertanyakan. Bagaimana DK dapat memenuhi mandatnya untuk menghentikan pembunuhan masal, kejahatan atas kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, atau agresi di seluruh dunia yang masih mungkin terjadi pada masa depan?
Terlepas dari realitas dan tantangan di atas, kegagalan DK untuk bertindak di Gaza tidak boleh dijadikan alasan untuk berdiam diri.

The failure of the UN Security Council
In accordance with the UN Charter, the Security Council has primary responsibility for maintaining international peace and security. His decision is also legally binding. Therefore, the failure or success of the Security Council primary responsibility in implementing a broad impact on human beings.
In history, DK has a poor record for failing to carry out their responsibilities so that there '' omission '' crimes against humanity and violations of international law. For example, in Rwanda (1994) and Srebrenica (1995). Conflicts are more pointed and widespread in Syria today also add to the list DK failure.
Six Security Council meeting to discuss the situation in Gaza failed to produce concrete steps to stop the Israeli aggression because of the threat of a veto of the permanent members (P5). These conditions not only increase casualties and material losses, but also damage the international relations system which is based on respect for international law, international human rights law, and the principle of peaceful conflict resolution. In fact, the cause of instability and encourage radicalism in some areas.
When the review DK, public generally directed to a picture of a solid organ and have the moral high ground. In fact, the political dynamics in DK is far from ideal atmosphere that allows the execution of its responsibilities carried out effectively.
Decision-making mechanism that requires the approval of the P5 (negative vote means a veto) often make it difficult for the organ to take decisions quickly and decisively. Veto, or the threat of its use, often used for the permanent members of the respective national interests or defend its allies. Not one historian Gabriel Kolko if the view that the veto of the UN as a platform to make political forces (Stephen C. Schlesinger, 2004).
Selectivity and double standards will continue to be applied in response to various security challenges emerging world. With motifs such as the use of the veto, the role DK sacrificed. Establishment of institutions based on the desire to stop the international conflict becomes a tool to immobilize the international system that has been agreed.
Veto is a relic of World War II were not democratic and not in accordance with the realities of today's international world. Anachronistic veto power and morally unreliable to be removed (Joseph E. Schwartzberg, 2014). Not surprising that efforts to reform the Security Council, including removing the veto, started since 1993. However, these efforts have not progressed due to the sharp differences between the various interest groups, including the permanent members.
In these circumstances, the authority DK questionable. How DK can fulfill its mandate to stop mass murder, crimes against humanity, genocide, war crimes, or aggression around the world that still might happen in the future?
Regardless of the realities and challenges, DK failure to act in Gaza should not be used as an excuse for silence.
Another option
During the Security Council can not stop Israeli aggression, the majority of countries which joined the Non-aligned Movement (NAM) and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), including Indonesia, plays an important role as guardians of moral, political pressure groups, as well as the defender of the rights of Palestinians at the UN . The position is very clear principle, in favor of independence against the continued occupation of Palestine and Israel.
The political groups also continue to increase pressure for a halt to Israeli military aggression, the signing of the ceasefire, the start of peace talks, and disalurkannya humanitarian assistance and reconstruction of Gaza. Some countries that have diplomatic relations with Israel even has recalled its ambassador.
While urging the Council to carry out its responsibilities continue voiced, what steps do outside DK forum? There are at least four options action.
The first option is organizing a special session of the General Assembly (MU) of the UN in terms of uniting for peace. With universal membership, the forum useful to lift Gaza tragedy at a higher level. The resulting resolution is not legally binding, but can be used as a basis for recommending efforts and collective response of the majority of UN member states to the Gaza crisis.
The second option is to strengthen the protection of the Palestinian people. The UN recognized Israel as an occupying power (occupying power) in Palestine. In accordance with the Geneva Conventions of 1949, the occupation must be temporary and occupation forces must protect civilians.
In order to strengthen the protection of the civilian population, the Palestinians, especially in Gaza, should be placed into the system of international protection under the United Nations. The international community also needs to support the initiative of holding meetings to the high contracting parties to the 1949 Geneva Conventions as a symbolic move to pressure Israel adhere to the convention in question.
The third option is to demand accountability of Israel. UN Human Rights Council held a special session to discuss the Israeli aggression at the end of July. The session investigative commission formed to investigate alleged violations of humanitarian law and international human rights law by Israel.
Israel's demands for accountability, particularly criminal accountability Israeli officials involved in the planning and execution of aggression and killing of Palestinian civilians, is a deterrent mechanism that can prevent similar tragedies in the future. The Palestinian government has also reaffirmed its desire for the International Criminal Court (ICC) may exercise jurisdiction in the Palestinian territories by using the mechanism provided in the Rome Statute. The work of the Commission of Inquiry would be able to assist the implementation of the ICC task.
The fourth option is a boycott of Israel. Implementation of the measures is very complex. Because, in the era of globalization, multinational companies have branches, subsidiaries, shares in other companies, or operating in different regions of the world. Although the impact of the boycott may still be very small, this step is a symbolic act meant as did the EU

Pembantaian Srebrenica : Bukti Kegagalan PBB dan Takutnya Pasukan Belanda
Pembantaian Srebrenica (Genosida Srebrenica) terjadi pada 11 Juli 1995-22 Juli 1995. Pembantaian terhadap 8 ribu Muslim Bosnia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic merupakan Pembantaian Massal paling mengerikan dan terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia II.
PBB mengutus Belanda sebagai pasukan perdamaian namun pasukan Belanda tidak dapat melindungi para korban Bosnia yang semuanya Umat Islam. Bahkan, pasukan Belanda menyerahkan 5 ribu pengungsi Bosnia untuk ditukarkan dengan 14 orang pasukan Belanda yang ditawan pasukan Serbia.

Pada 27 Februari 2007 Masehi, Mahkamah Internasional menyebut pembantaian ini sebagai genosida pertama di Eropa semenjak Perang Dunia II karena hanya Umat Islam di Bosnia yang dijadikan sasaran untuk dimusnahkan oleh Jenderal Ratko Mladic (Serbia) dan para tentaranya. Menurut Komisi Federal untuk Orang Hilang, jumlah korban yang berhasil dikonfirmasi sampai saat ini mencapai 8373 (delapan ribu tiga ratu tujuh puluh tiga) orang dan korban yang berhasil dimakamkan mencapai 5600 orang.
Komandan militer, Ratko Mladic dan politisi Serbia, Raclovan Karadzic harus menghadapi pengadilan di Den Haag, Belanda atas berbagai tuduhan termasuk Pembantaian Srebrenica. Pada 25 April 2013, Presiden Serbia, Tomislav Nikolic meminta maaf secara pribadi dalam wawancara yang disiarkan oleh televisi nasional Bosnia dan sebagian di antaranya disiarkan kembali di YouTube (lihat : http://www.youtube.com/watch?v=9c-iF9Li8tY).
Pembantaian Srebrenica adalah bukti kegagalan PBB dan bukti betapa pengecutnya pasukan Belanda sebagai pasukan perdamaian yang diutus oleh PBB. Semoga Allah menerima para korban di sisi-Nya dan saya berharap tidak ada lagi pembunuhan, pembantaian atau genosida yang terjadi di seluruh dunia. Aaamiin :-)

VIOLATION OCCURRED WHEN THE INFRINGEMENT OF THE UN
There is plenty of evidence, that the birth of the United Nations and all decisions and actions are the fruit of the concept of the underground organization of Freemasonry Jewish products and henchmen to protect the Zionist movement and the interests of Western Europe and the United States who is a friend of the Zionist state of Israel lovingly. Such violations, is as follows:
1. The originator of the UN is Franklin D. Roosevelt, a Masonic and also the President of the United States.
2. drafter of the UN Charter is Jewish Organizations Lions Club are specifically invited on April 25, 1945 in San Francisco.
3. Coat the UN is an image globe with latitude and longitude form 33 column is symbolizing 33 levels in Freemasonry a secret organization with Jewish products.
4. The slogan that is always expressed by Freemasonry and the Lions Club is liberty, fraternity, and equality (Hebrew version) is equal to the charge of the UN Charter.
5. The existence of financial institutions under the United Nations such as the World Bank and the IMF have clearly apply usury system that is strangling the developing countries and thicken bag developed countries with the program "soft loans" long-term interest rates can go up to one hundred percent annually for use exchange rate US and Europe. While the banking system first appeared in the 18th century after the Crusades, by the "Knights Templar" adherents understand Freemasonry. They accumulate money and gold by applying a system check and interest for the pilgrims who visit the city of Jerusalem. Then in the next century emerging modern banking in the UK owned by a Jew named Rockefeller. They looked at the heyday of religion has ended and replaced Golden Power and Control Information.
6. The existence of "domination" by the five Permanent Members of the UN Security Council which has the Veto is clear evidence of their arrogance and selfishness. While the General Assembly that "the law" is higher where members across the country are not more as "spectators" are powerless in every policy of the United Nations final. They oppressed the weak, impose a package of democracy in each country to facilitate interference, then fraudulently prohibit the possession and use of nuclear weapons by 5 countries other than the last and the Zionist state of Israel.
Likewise, the Jewish scandal with the United Nations, also is not a secret anymore. Before the United Nations was born, Jewish control of the institution's already existing similar one at the time, LBB. This is confirmed Nahom Sokolov, a Zionist leader in the Zionist conference on August 27, 1922. And the biggest role was played by the League for the international Zionist interests is, its success lay the first stone for the establishment of Israel in Palestine. After the nascent United Nations continuing role played LBB ever before.
No doubt, that the UN is the result of Jewish thought as its predecessor LBB. Since the day of his birth, the international Zionists have put the nails in the UN, where 60% of the total employees of the United Nations is a Jewish majority holding positions of strategic importance. Meanwhile, if compared with the total population of the world as a whole, the number of Jews is not more than 5%.
Thus, it is clear how the international Zionist influence in the United Nations to realize their dreams and their nefarious political purposes. So when the Jewish state (Israel) does not comply with the resolution issued by the UN, the world body can only stand idly never take decisive action. By contrast, if that does not comply with UN resolutions is an Islamic state, then no doubt the whole power of the world will be deployed to destroy it.

http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/kegagalan-pbb-dalam-menyelesaikan.html

KEGAGALAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNASIONAL

Posted by Neeta Takky

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau United Nations adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC.

Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi Anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Tiongkok pada 1971. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 Anggota PBB. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang saat ini menjabat sejak 1 Januari 2007.

PBB adalah PBB yang mengkoordinir bantuan tsunami, PBB yang berurusan dengan gempa bumi di Kashmir, PBB yang terus menghendaki kesetaraan dan berjuang untuk mencapai target-target pembangunan milenium, PBB yang berjuang untuk meningkatkan martabat manusia. Namun dalam melaksanakan fungsinya, PBB banyak menemui kegagalan. Harapan dari warga dunia tidak dapat dipenuhi dan kadang mendapat kecaman.

PBB mengulangi sejarah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mencegah Perang Dunia II. LBB didirikan dalam upaya untuk mencegah terulangnya perang dunia pertama. Oleh karena itu tujuan LBB terutama untuk promosi perdamaian dan mencegah perang, mengupayakan agar setiap konflik diselesaikan dengan cara-cara damai dan pelanggar perdamaian akan ditindak bersama. Walaupun LBB dapat mencegah perang antara beberapa anggotanya seperti antara Yunani dan Bulgaria, namun gagal mencegah pelanggaran oleh negara-negara besar.

Kegagalan-kegagalan PBB dapat dilihat pada kasus-kasus sebagai berikut:

1. Gagalnya PBB dalam menghalau serangan AS ke irak

PBB gagal menghalau perang irak. Malah ancaman serangan AS ke Irak dari hari ke hari makin menguat sebagaimana terlihat pada pengerahan kekuatan personel militer, logistik dan persenjataan, baik matra darat, laut maupun udara.

Cerita tentang kegagalan PBB tersebut bermula pada dengan adanya program Minyak-untuk-Pangan (oil-for-food). Program ini dimaksudkan untuk memberi makanan kepada rakyat irak. Penciptaan program tersebut oleh PBB karena sebelumnya PBB memberlakukan sanksi ekonomi terhadap irak. Irak yang dipimpin Saddan Hussein dulunya merusakkan dan membumi hanguskan Kuwait pada perang Irak-Iran. Perang tersebut memaksa Sadam Hussein meminjam milyaran dollar dari Kuwait. Usai perang Irak-Iran, Sadam Hussein menolak membayar kembali pinjamannya karena menurutnya, Kuwait dulunya adalah wilayah Irak. Akhirnya Sadam Hussein malah menyerang Kuwait yang diakui sebagai wilayah Irak. Caliph Kuwait mengungsi ke Amerika dan meminta bantuan pasukan atas dasar perjanjian keamanan bersama antara Kuwait-Amerika.

Pasukan Irak berhasil diusir keluar dari Kuwait, namun Kuwait dibumi hangus sebelum ditinggalkan pasukan Irak. Demikianlah, akhirnya pasukan Sadam Hussein menyerah kepada pasukan Amerika dan Amerika siap masuk ke Irak, namun Sadam Hussein memilih damai.
Sadam Hussein akhirnya menandatangani kesediaannya membayar kembali pinjamannya kepada Kuwait disertai pampasan perang akibat serbuan bumi hangusnya ke Kuwait. Sepuluh tahun setelah penandatanganan tsb, ternyata Sadam Hussein tidak menepati janjinya, akhirnya oleh karena hal inilah, maka PBB mengenakan sanksi ekonomi. Rakyat Irak kelaparan akibat sanksi ekonomi, jalan keluarnya, PBB menciptakan program Minyak-untuk-Pangan (oil-for-food). Program ini dimaksudkan untuk memberi makanan kepada rakyat Irak.

Sadam Hussein berhasil menyogok beberapa pihak penting di PBB dimana sekretaris PBB Kofi Annan terlibat dalam skandal korupsi ini. Akibatnya, program Minyak-untuk-Pangan ini tidak mencapai rakyat jelata sebagai sasarannya melainkan dana ini digunakan Sadam Hussein untuk menimbun persenjataan pemusnah massal. Skandal Minyak-untuk-Pangan sendiri mencuat setelah Komite Pemeriksaan Independen menemukan adanya kesalahan manajemen di kantor yang dipimpin Annan dan praktek-praktek korupsi oleh perusahaan perusahaan swasta yang terlibat dalam program Minyak-untuk-Pangan.

Amerika telah memberi waktu kepada PBB untuk menyelesaikan skandal ini, dan lewat dari waktunya, masalah tidak juga selesai, anak-anak Kofi Annan tetap melibatkan diri dengan bisnis-bisnis kotor dengan keluarga Sadam Hussein. Batas waktunya habis, Amerika melakukan serangan besar-besaran untuk menangkap Sadam Hussein yang telah begitu banyak terlibat dalam berbagai usaha kriminal baik dinegerinya maupun diluar negerinya. Kofi Annan tak mampu lagi mengendalikan situasi, semua bawahannya terpaksa dipecat, terlalu banyak korban akibat skandal dari Kofi Annan dan Sadam Hussein. Oleh karena hal inilah, sehingga PBB tidak mampu untuk menghentikan serangan AS ke irak karena dalam diri PBB sendiri ada kesalahan manajemen. Dan ada sejumlah anggota staf PBB yang terlibat dalam skandal

2. Kegagalan Misi di Afrika

Kegagalan lainnya dapat kita lihat pda terlambatnya DK PBB mengirim pasukan tambahan ke Darfur, Sudan Barat. Berulang kali jenderal Kanada Roméo Dallaire, yang memimpin misi PBB di Rwanda antara 1993 hingga 1994 meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pasukan tambahan. Ketika pasukan itu akhirnya tiba juga, genosida atau pembunuhan bangsa sudah berakhir. Ratusan ribu orang mati dibunuh. Dallaire tidak hanya harus berunding mengenai pasukan tambahan, tetapi juga soal kurangnya perlengkapan toilet pasukannya. Dallaire kembali ke Kanada penuh kegetiran. Enam tahun lalu ia ditemukan di sebuah bangku di taman di kota Quebec, Kanada, dalam keadaan jembel. Hingga saat ini jenderal Kanada itu harus menelan banyak pil supaya bisa bertahan hidup.

Pada Misi PBB di Kongo, PBB mulai menarik pelajaran dari pengalaman kegagalannya. Tentara baret biru PBB menindak tegas para pemberontak, juga kalau pemberontak itu perempuan atau anak-anak. Ditambah lagi dengan mandat yang tegas dari PBB di New York. Namun, kendala yang muncul adalah kurangnya partisipasi Negara barat. Keikutsertaan Barat dalam operasi-operasi tersebut sangatlah penting. karena mereka biasanya lebih terlatih dan punya peralatan lebih lengkap dibandingkan rekan-rekannya dari negara sedang berkembang. Sayangnya banyak negara Barat menolak. Hal ini pun merupakan salah satu penyebab kegagalan PBB.

3. Kegagalan PBBB pada kasus Kosovo

Pada kasus Kosovo, kegagalan PBB memaksa Presiden Clinton, tanpa persetujuan PBB dan hanya didukung NATO, mengambil tindakan militer sebagai bentuk intervensi kemanusiaan. Dua dunia saling bentrok di New York, antara Barat dan Timur, Kosovo dan Serbia. Konflik soal kemerdekaan Kosovo itu pun turut memecah-belah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Pangkalnya adalah buntunya perundingan di Dewan Keamanan mengenai status provinsi kecil di selatan Serbia itu. Selama tiga jam perundingan, setiap negara gagal menemukan kata sepakat.
Buntunya negosiasi soal status Kosovo adalah bukti, bahwa masa depan provinsi yang carut-marut oleh perang saudara itu tidak bisa ditentukan di Dewan Keamanan PBB

4. Kegagalan dalam Genosida di Rwanda

Dalam hitungan 100 hari, lebih dari 800 ribu nyawa suku Tutsi dan orang-orang moderat suku Hutu tewas di tangan ekstremis suku Hutu. Angka korban ini sungguh fantastis. Ada yang membandingkan, tingkat pembunuhan per hari dalam genosida di Rwanda, setidaknya lima kali jauh lebih banyak dari tragedi holocaust, pembantaian kaum Yahudi di kamp-kamp maut Nazi.

Konflik di Rwanda antara suku mayoritas Hutu (85% dari jumlah penduduk) dengan suku minoritas Tutsi memang telah berlangsung lama. Ada yang menyebut, sudah mulai dari tahun 1959. Konflik mulai kembali merebak sekitar tahun 1990-an ketika suku Tutsi di pengungsian yang membentuk Front Patriotik Rwanda (RPF) memasuki dan menduduki sebagian Rwanda. Eskalasinya makin memuncak setelah ada perjanjian gencatan senjata, Agustus 1993. Gencatan senjata ini kemudian diawasi oleh pasukan PBB yang tergabung dalam United Nations Assistance Mission to Rwanda (UNAMIR), khususnya dari Belgia.

Gelagat akan adanya serangan terorganisir oleh elemen-elemen suku Hutu terhadap suku Tutsi sebenarnya sudah tercium ketika suku Hutu garis keras membentuk kelompok para-militer yang dinamakan Interhamwe. Para komandan PBB di lapangan kerap menerima informasi dari tentara-tentara bayaran yang melatih Interhamwe. Laporan rinci mengenai rencana pembantaian sistematis ini sebenarnya sampai di meja Kofi Annan, Sekjen PBB. Namun, PBB tetap tidak melakukan intervensi, bahkan sampai genosida itu terjadi, dan korban yang tewas sudah mencapai ratusan ribu. PBB pun tidak berbuat apa-apa meskipun pemerintah Rwanda sudah meminta PBB untuk bertindak.

Banyak pihak menilai, genosida di Rwanda ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya PBB mau bertindak untuk melakukan intervensi dari sejak awal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konvensi Genosida. kasus di Rwanda adalah titik terendah kegagalan PBB dalam melakukan peranannya. Tidak hanya Majelis Umum PBB yang memalingkan muka dari terjadinya genosida ini, tetapi juga pasukan PBB yang dikirim ke wilayah ini turut bertanggung jawab terhadap sejumlah pembunuhan yang terjadi.

Keterlibatan pasukan perdamaian PBB dalam sejumlah pembunuhan di Rwanda terungkap dari adanya bukti, pasukan perdamaian Belgia dan Ghana di Rwanda malah menyerahkan suku Tutsi yang seharusnya mereka lindungi kepada pasukan penembak Interhamwe.
Tak hanya di Rwanda, keterlibatan pasukan PBB dalam pembunuhan semacam ini pun terjadi juga di Srebrenica, saat pasukan perdamaian PBB dari Belanda malah menyerahkan ribuan pengungsi Muslim yang meminta perlindungan di kamp PBB kepada Jendral Ratko Mladic.

PBB memang berusaha untuk “membayar” kegagalannya di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994 [5]. Pengadilan ad hoc yang masih merupakan bagian dari Mahkamah Internasional Den Haag ini, berlokasi di Arusha, Tanzania.

5. Kegagalan PBB di Burma

PBB adalah cermin dunia. Organisasi itu mencerminkan kesepakatan maupun ketidaksepakatan kita. Nyatanya ketika Dewan Keamanan bersatu untuk isu tertentu, banyak hal yang bisa dicapai dan bahkan telah dicapai. dalam hal Burma, Dewan Keamanan bersatu, dan memutuskan untuk mengirim utusan khusus saja ke Burma. Tapi tidak sepakat, soal tindakan apa yang harus dia lakukan pada negeri itu

6. Gagal memberikan perubahan di Myanmar

PBB telah berupaya membawa rekonsiliasi di Myanmar selama hampir dua dekade. Sayangnya, deretan upaya itu hingga kini gagal membuahkan perubahan berarti. Dari waktu ke waktu, junta militer Myanmar mencetuskan konsesi kecil-kecilan, seperti pertemuan singkat dengan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. Namun, kekuasaan yang telah dicengkeram selama 45 tahun tetap langgeng.
Apabila menengok sejarah kehadiran PBB di Myanmar sejak Suu Kyi ditahan tahun 1990, tidak muncul terobosan yang bisa dibilang signifikan. Tahun 1998, diplomat Peru, Alvara de Soto, ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB dengan tugas memecah kebuntuan antara militer dan kelompok prodemokrasi.

7. Gagal Mengantisipasi Penyerangan Ramos Horta

Badan dunia, PBB dinilai lambat dalam menindaklanjuti insiden penembakan terhadap Ramos Horta (Presiden Timor Leste) awal tahun ini.pasukan internasional tidak bergerak cukup cepat dalam memberikan bantuan medis padanya, dan menangkap para pelaku kejahatan. Namun dalam laporan rahasia, PBB menyatakan penilaian Timor Leste terlalu terburu-buru.

Serangan yang dilancarkan tentara pemberontak di ibukota pada Februari lalu mengakibatkan Ramos-Horta terluka parah. Perdana Menteri Xanana Gusmao, yang juga diserang, lolos tanpa menderita luka-luka.

8. Gagal menyepakati sanksi Iran

Anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Jerman gagal mencapai kesepakatan tentang sanksi tahap ketiga untuk Iran. kegagalan tersebut disebabkan sikap China dan Rusia yang masih berbeda pendapat dengan anggota DK lainnya tentang nuklir Iran. Diduga, kebuntuan tersebut terkait dengan laporan Estimasi Intelijen Nasional AS pada awal bulan ini yang menyatakan Iran telah menutup proyek nuklirnya sejak 2003. Para diplomat tersebut akan kembali membahas resolusi itu pada Januari mendatang.

Perundingan berjalan alot karena sikap penolakan Rusia dan China terhadap resolusi baru DK PBB. Meski proses pengiriman diawasi secara ketat oleh Badan Energi Atom Dunia (IAEA), kebijakan Moskow ini dianggap menguntungkan Iran. Belum ada reaksi dari Teheran terkait kegagalan DK PBB merilis draf resolusi baru bagi Iran.

Keterlibatan DK PBB dalam masalah nuklir Iran ini dinilai telah menyalahi ketentuan internasional karena lembaga ini bukan yang berhak menangani masalah ini. Oleh sebab itu, berbagai resolusi yang keluar dari lembaga ini ditolak Republik Islam Iran. Dengan demikian, Amerika Serikat dan sekutunya telah menistakan kredibilitas IAEA sebagai pihak yang paling kompeten dalam menangani isu nuklir global. pemimpin Iran berjanji tidak akan pernah menutup reaktor nuklirnya, apa pun yang terjadi.

Melihat dari sejumlah kegagalan di atas, dengan organisasi PBB saat ini masih ada celah untuk mencegah perang sekalipun negara-negara besar cenderung pro AS. Oleh karena PBB sesungguhnya jauh lebih fleksibel dari LBB karena segala keputusan penting harus diambil secara aklamasi. Di samping itu keanggotaan PBB telah bersifat global bahkan negara-negara dunia ketiga yang merupakan mayoritas masih dapat digalang kekuatannya untuk menentang AS dan sekutunya.

Misi membangun Dunia Baru tak mungkin dipikulkan pada PBB, jika PBB sama sekali enggan memperbaiki diri dari sejumlah kekeliruannya. Kala PBB didirikan belum banyak bangsa di Asia yang merdeka. Kini, kata Soekarno, dunia sudah berubah dengan munculnya the new emerging forces—kekuatan baru dunia ketiga. Karena itu, struktur PBB perlu dirombak. Markas PBB juga mesti dipindahkan dari New York ke negara yang tak terpengaruh dua blok AS dan Uni Soviet yang tengah melancarkan perang dingin. Hak veto pada segelintir anggota elit PBB, yang hingga kini masih terus dipersoalkan.

Dari sejumlah kegagalan-kegagalan tersebut, usaha yang perlu ditempuh PBB agar bisa menjadi badan yang lebih relevan dan efektive lagi adalah reformasi dalam Dewan Keamanan PBB, komposisinya, dan cara kerjanya. Tapi kita juga tahu, hal itu tidak akan terjadi. Karena ada berbagai masalah serius menyangkut komposisi dan negara-negara anggota masih belum sepakat soal komposisi itu. Adanya pemanfaatan berbagai instrumen yang ada dalam PBB saat ini, sebaik mungkin. PBB mesti memperbaiki dirinya secara radikal.

http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/kegagalan-pbb-dalam-menyelesaikan.html

UN FAILURE IN RESOLVING CONFLICT INTERNATIONAL

Posted by Neeta Takky

United Nations (UN) or the United Nations is an international organization whose members are almost all countries in the world. formed to facilitate the international law, international security, economic institutions, and social protection. The United Nations was founded in San Francisco on October 24, 1945 after the Dumbarton Oaks Conference in Washington, DC.

Since it was founded in San Francisco on October 24, 1945 at least 192 UN member states become. All countries that are members of the United Nations declared its independence container respectively, in addition to the Vatican and the Holy See and the Republic of China (Taiwan) is incorporated in the territory of China in 1971. By the year 2007 there 192 UN Member. Secretary-General Ban Ki-moon of South Korea, who currently serves since January 1, 2007.

UN The UN is coordinating the tsunami relief, the United Nations dealing with the earthquake in Kashmir, the United Nations continues to want equality and strive to achieve the millennium development goals, the United Nations working to enhance human dignity. However, in carrying out its functions, the UN much doomed to failure. Expectations of the citizens of the world can not be met and sometimes under fire.

UN repeated failure history League of Nations failed to prevent World War II. LBB was established in an effort to prevent a repeat of the first world war. Therefore the aim LBB especially for the promotion of peace and prevent war, to strive for every conflict is resolved by peaceful means and violators of peace will be dealt with together. Although LBB can prevent a war between some members such as between Greece and Bulgaria, but failed to prevent violations by major countries.

UN failures can be seen in the following cases:

1. The failure of the UN in the US invasion of Iraq dispel

UN fails to dispel the Iraq war. In fact, the threat of US attack on Iraq from day to day gaining strength as seen in the deployment of military personnel strength, logistics and weaponry, both dimensions of land, sea or air.

The story of the failure of the United Nations with the program began in Oil-for-Food (oil-for-food). This program is intended to provide food to the people of Iraq. The creation of such programs by the United Nations since the previous UN imposed economic sanctions against Iraq. Hussein led Iraq Saddan once destroy and scorched earth Kuwait on Iraq-Iran war. The war forced Saddam Hussein to borrow billions of dollars from Kuwait. After the Iran-Iraq war, Saddam Hussein refused to pay back the loan because according to him, Kuwait was once the territory of Iraq. Finally, Saddam Hussein invaded Kuwait in fact recognized as a territory of Iraq. Kuwait Caliph fled to America and for their help on the basis of mutual security agreement between the Kuwait-America.

Iraqi forces were driven out of Kuwait, Kuwait but scorched earth before the troops left Iraq. Thus, the end of Saddam Hussein's forces surrendered to American forces and America is ready to go to Iraq, but Saddam Hussein choose peace.
Sadam Hussein was finally signed his willingness to repay its loan to Kuwait with the spoils of war as a result of the invasion of Kuwait to the scorching of the earth. Ten years after the signing of the TSB, it turns out Saddam Hussein did not keep its promise, ultimately because of this, the United Nations trade sanctions. Iraqi people starving due to the economic sanctions, the way out, the United Nations created the program-for-Food Oil (oil-for-food). This program is intended to give food to the Iraqi people.

Sadam Hussein managed to bribe some important parties in the United Nations secretary-general Kofi Annan which is involved in this corruption scandal. As a result, the program Oil-for-Food does not reach the common people as a target, but these funds are used Sadam Hussein to stockpile weapons of mass destruction. Scandal Oil-for-Food themselves stuck after the Independent Investigation Committee found an error in the management office led Annan and corrupt practices by private companies involved in the program Oil-for-Food.

America has given time to the United Nations to resolve this scandal, and the passing of time, the problem is not well finished, children Kofi Annan remains engaging with businesses dirty with Saddam Hussein's family. Limit the time is up, America is doing a massive attack to capture Saddam Hussein who has been so much involved in various criminal enterprises both dinegerinya and outside the country. Kofi Annan could no longer control the situation, all subordinates forced fired, too many victims of the scandal of Kofi Annan and Saddam Hussein. Therefore, it is this, that the United Nations was unable to stop the US attack on Iraq because of the UN's own self is no mismanagement. And there are a number of United Nations staff members involved in the scandal

2. Failure Mission in Africa

Other failures can be seen pda delayed UN Security Council to send additional troops to Darfur, western Sudan. Repeatedly general Roméo Dallaire Canada, who led the UN mission in Rwanda between 1993 and 1994 the UN Security Council to send additional troops. When the troops finally arrived, genocide or murder nation has ended. Hundreds of thousands of people killed. Dallaire not only have to negotiate additional forces, but also about the lack of toilet fixtures troops. Dallaire returned to Canada full of bitterness. Six years ago he was found on a bench in the park in the city of Quebec, Canada, in a state of riffraff. Until now it had to swallow the general Canadian many pills in order to survive.

At the UN mission in Congo, the UN began to draw lessons from the experience of failure. UN blue berets army crack down on the rebels, also if the rebel women or children. Coupled with a clear mandate from the United Nations in New York. However, problems were encountered is the lack of participation of western countries. The participation of the West in these operations is very important. because they are usually better trained and have more complete equipment than their counterparts from developing countries. Unfortunately many Western countries reject. This, too, is one of the causes of the failure of the United Nations.

3. Failure PBBB in the case of Kosovo

In the case of Kosovo, the UN's failure to force President Clinton, without UN approval and only supported NATO, take military action as a form of humanitarian intervention. Two worlds clashed with each other in New York, between the West and the East, Kosovo and Serbia. Conflict over Kosovo's independence was also helped divide the United Nations Security Council (UNSC). The base is a negotiation deadlock in the Security Council on the status of a small province in southern Serbia. During three hours of negotiations, each country failed to find an agreement.
Deadlock of negotiations on Kosovo's status is proof that the future of the province of profanity by civil war that can not be determined at the UN Security Council

4. Failure of the Genocide in Rwanda

Within 100 days, more than 800 thousand lives of Tutsis and the moderate Hutus killed by Hutu extremists. The death toll is fantastic. There were compared, the homicide rate per day in the genocide in Rwanda, at least five times much more than the tragedy of the Holocaust, the massacre of Jews in Nazi death camps.

The conflict in Rwanda between the Hutu ethnic majority (85% of the population) with the minority Tutsi tribe is long overdue. Some call, have started from 1959. The conflict began again flared up around the 1990s when Tutsis in camps that formed the Rwandan Patriotic Front (RPF) entered and occupied a part of Rwanda. Further escalation peaked after the ceasefire agreement, in August 1993. The ceasefire is then monitored by the UN troops who are members of the United Nations Assistance Mission to Rwanda (UNAMIR), especially from Belgium.

Symptom of an attack organized by elements of the Hutus against Tutsis actually smell when Hutu hardliners forming paramilitary groups called Interhamwe. UN commanders in the field often receive information from army-trained mercenaries Interhamwe. A detailed report on the systematic slaughter plan is actually up on the table Kofi Annan, UN Secretary General. However, the UN still does not intervene, even until the genocide took place, and the death toll has reached hundreds of thousands. The UN did not do anything despite the Rwandan government has asked the United Nations to act.

Many parties, the genocide in Rwanda is unnecessary if the UN would act to intervene from the beginning as established by the Genocide Convention. case in Rwanda is the lowest point in doing the role of the UN failure. Not only the UN General Assembly turned away from this genocide, but also UN troops sent to the region shall be responsible for a number of killings.

The involvement of the UN peacekeeping force in a number of killings in Rwanda unfold from the evidence, and Ghana Belgian peacekeepers in Rwanda actually handed Tutsis that should protect the Interhamwe rifles.
Not only in Rwanda, UN forces involvement in the killing of this kind occurs also in Srebrenica, when UN peacekeepers from the Netherlands instead handed over thousands of Muslim refugees who seek refuge in the UN camp to General Ratko Mladic.

The UN is trying to "pay" failure in Rwanda by establishing the International Criminal Tribunal for Rwanda [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] through the UN Security Council Resolution No. S / RES / 955 of 1994 [5]. Ad hoc court which is still part of the International Court of The Hague, located in Arusha, Tanzania.

5. Failure of the UN in Burma

The UN is a mirror of the world. The organization reflects our agreements and disagreements. In fact when the Security Council united to a particular issue, a lot of things that can be achieved and even has been achieved. in the case of Burma, united Security Council, and decided to send a special envoy to Burma alone. But do not agree, about what action he should do on the land

6. Failure to provide a change in Myanmar

The UN has tried to bring reconciliation in Myanmar for almost two decades. Unfortunately, the rows of the effort so far failed to produce meaningful change. From time to time, the military junta of Myanmar sparked a small concession, such as a short meeting with opposition leader Aung San Suu Kyi. However, the power that has been gripped for 45 years still lasting.
If look at the history of the UN presence in Myanmar since Suu Kyi was arrested in 1990, does not appear breakthrough that could be considered significant. In 1998, Peruvian diplomat, Alvara de Soto, was appointed as Special Envoy of the UN with the task of breaking the deadlock between the military and pro-democracy groups.

7. Failure to Anticipate Attacks Ramos Horta

The world body, the UN assessed slow in following a shooting incident against Ramos Horta (East Timor President) early international ini.pasukan not moving fast enough in providing medical assistance to him, and arrest the perpetrators. But in a secret report, the UN declared East Timor assessment is too hasty.

Rebel army launched an attack in the capital in February resulted in Ramos-Horta was seriously injured. Prime Minister Xanana Gusmao, who was also attacked, escaped without any injuries suffered.

8. Failure to agree on Iran sanctions

Permanent members of the Security Council (UNSC) United Nations (UN) and Germany failed to reach agreement on sanctions for Iran's third stage. The failure caused by the attitude of China and Russia are still disagreements with other council members about a nuclear Iran. Allegedly, the deadlock related to the US National Intelligence Estimate report earlier this month that said Iran had shut down its nuclear project since 2003. The diplomats will return to discuss the resolution in January.

Negotiations were tough because of the attitude of Russia and China's rejection of the new UN Security Council resolution. Although the delivery process is closely monitored by the International Atomic Energy Agency (IAEA), Moscow is considered favorable policies of Iran. There has been no reaction from Tehran over the failure of the UN Security Council released a draft of a new resolution on Iran.

UN Security Council involvement in Iran's nuclear issue is considered to have violated international regulations because the agency is not entitled to deal with this problem. Therefore, a variety of resolutions that come out of this institution rejected the Islamic Republic of Iran. Thus, the United States and its allies have been debasing the credibility of the IAEA as the most competent in dealing with the issue of global nuclear. Iran's leaders vowed never shut down its nuclear reactor, no matter what happens.

Judging from the number of failures at the top, with the UN organization at this time there is still a gap to prevent war even large countries tend to be pro-US. Therefore the UN is actually much more flexible than LBB because all important decisions must be taken unanimously. In addition, the UN has a global membership even third world countries which constitute the vast majority can still be gathered strength against the US and its allies.

Mission impossible to build a New World dipikulkan the UN, if the UN at all reluctant to repair itself from several errors. When the United Nations was founded not many independent nations in Asia. Now, said Sukarno, the world has changed with the advent of the new emerging forces-new third world powers. Therefore, the structure of the United Nations needs to be overhauled. UN headquarters should also be moved from New York to countries not affected by two blocks of the US and the Soviet Union who were waging a cold war. Veto on a handful of elite members of the UN, which still continue to be disputed.

Of the number of failures, the UN efforts to be taken in order to become more relevant bodies and efektive again is reform of the UN Security Council, its composition, and how it works. But we also know, it's not going to happen. Because there are serious problems regarding the composition and the member states are still not agreed on the composition. The existence of the use of various instruments that exist in today's United Nations, as good as possible. The UN should fix itself radically.